Jakarta — Liputan Hukum Indonesia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI fokus menangani terkait data anomali jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan jumlah data anomali di Indonesia saat ini sekitar 0,02 persen. Dengan begitu, KPU RI menggelar konsolidasi terkait persiapan DPR serta pelayanan pemilih pindahan untuk pilkada, yang diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Ia juga menekankan pentingnya penghapusan data pemilih ganda yang mungkin masih ditemukan di beberapa daerah.
Ketua KPU RI mengatakan, data pemilih yang ganda akan diverifikasi ulang untuk memastikan hanya ada satu data yang valid.
“Kami pastikan tidak ada lagi data ganda, sehingga dpt yang akan ditetapkan di tingkat kabupaten/kota serta provinsi nantinya benar-benar valid dan tidak ada masalah,” ujar Ketua KPU RI, Jumat (13/9/24).
KPU RI pun optimistis seluruh data akan rapi dan valid dalam waktu dekat. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk partai politik dan masyarakat, agar proses penetapan calon kepala daerah berjalan lancar.
Ia berharap pilkada yang dijadwalkan pada 27 November nanti dapat berlangsung sukses, dengan tingkat partisipasi yang tinggi.
“Kami mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak, agar Pilkada 2024 berjalan lancar dan sukses,” ujar Ketua KPU RI.
Sebelumnya, KPU mencatat 41 daerah di Indonesia menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Nantinya, jika pada pilkada kotak kosong dinyatakan menang, maka pihaknya telah mempersiapkan skema untuk pemungutan suara kembali pada setahun berikutnya yakni 2025.