Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat, Tujuan Utama Parkir Berlangganan

Bangkalan — Liputan Hukum Indonesia.-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Perbup tersebut terdapat 4 (empat) jenis parkir. Pertama parkir tepi jalan umum. Adalah tempat parkir yang ada di jalan tertentu, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dikenai retribusi parkir.

Kedua, parkir khusus. adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus. Parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

Parkir insidentil adalah parkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan Moawi Arifin mengungkapkan, dari keempat jenis parkir tersebut, untuk jenis parkir tepi jalan umum diberlakukan parkir berlangganan.

“Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama satu tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor, sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari penarikan retribusi parkir secara konvensional,” kata Moawi.

Sedangkan untuk parkir khusus, pajak parkir dan parkir insidentil tetap dipungut retribusi sesuai Undang–undang yang berlaku.

Parkir berlangganan kata Moawi hanya untuk kendaraan berplat nomor Kabupaten Bangkalan yang sudah membayar retribusi dengan ditandai oleh stiker berlangganan.