Pasuruan, LiputanhukumIndonesia.com – Sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga keagamaan, Pondok Pesantren memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan saja, melainkan juga berperan besar dalam memajukan peradaban bangsa secara luas.
Menurut Wakil Bupati Mujib Imron, diantara modal utamanya adalah kemampuan dalam memahami sekaligus mengimplementasikan budaya etika politik. Tentu saja hal itu harus dilakukan secara bersama-sama Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders.
“Pondok Pesantren terlebih alumninya berkewajiban memberikan manfaat keilmuannya untuk masyarakat. Mari kita bangun budaya politik etika politik yang santun. Pesantren juga harus bisa eksis di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa. Mulai dari membangun persatuan dan kesatuan sampai membangun perbedaan menjadi sebuah kekuatan memajukan peradaban,” pinta Gus Mujib sapaannya pada saat hadir dalam agenda Sosialisasi Pendidikan Politik dan pengembangan Etika dan Budaya Politik.
Ditambahkan Wakil Bupati, dibutuhkan spirit belajar membangun negeri melalui pendidikan politik yang baik. Pondok Pesantren dan seluruh alumninya berkesempatan mengaplikasikan semua ilmu yang dipelajarinya selama mengeyam pendidikan untuk melengkapi kemampuan di ranah pendidikan budaya etika politik.
“Makanya, alumni-alumni Pesantren harus cerdas melihat kondisi bangsa. Harus cerdas dan peka melihat lingkungan sekitar, harus paham dengan SDGs. Pembangunan yang bersifat berkelanjutan itu ada 17 dengan tujuan mengakhiri kemiskinan (Sustainable Development Goals). Sekaligus menjadi orang yang disiplin dengan ikhtiar sehingga bisa terlibat dan berperan dalam masyarakat,” tuturnya didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pasuruan dan Plt. Camat Prigen.
Kata Gus Mujib, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat tidak bisa lepas dari kehidupan dan kegiatan politik. Semuanya harus ikut dan terlibat, sekalipun tidak secara praktis mengikuti partai politik. Terlebih negara Indonesia ada karena eksistensi partai politik. Sebaliknya, jika tidak ada politik, maka Pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif tidak akan terlaksana di tanah air.
“Kenapa politik wajib karena saat pemilihan umum 5 tahun sekali itu wajib? Itu untuk mengatur kemaslahatan umum. Jadi menurut saya, dari dari ilmu yang dari dulu saya pelajari di Ponpes sehingga bisa terlibat dalam politik. Jadikan sebuah kekuatan dengan berbeda-beda tapi tetap bersama demi rangka membangun bangsa Indonesia, “NKRI Harga Mati”. Itulah kewajiban kita sebagai umat santri, alumni pondok pesantren,” tandas Wakil Bupati dengan nada penuh semangat dan optimis dalam kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta dari beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan beserta para alumninya tersebut.
Kalau sistem demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi ini diatur secara konstitusi undang-undang dasar dan kita mengurus pemerintahan dalam suatu negara itu wajib. apapun sistem pemerintahannya, apapun sistem negaranya tapi negara itu wajib ada Pemerintah. Sehingga di dalam sistem pemerintahan dunia demokrasi maka kalau di suatu daerah tidak ada pemimpin maka yang akan terjadi kehancuran dimana-mana, sehingga dikatakan lebih baik 60 tahun ada pemimpin yang zalim daripada semalam tidak ada pemimpin.
Di akhir arahannya, Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini tersebut menitipkan pesannya kepada seluruh peserta kegiatan yang hadir. Fokusnya, lebih memaknai Hari Sumpah Pemuda yang saja diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan tindakan nyata.
“Jadikan narasi Sumpah Pemuda sebagai momentum penambah semangat berkarya dan membangun menuju Indonesia lebih maju. Pemuda sekarang adalah tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang akan datang. Dengan kreativitas, inovasi dan kolaborasi, ditanganmulah bangsa ini maju,” ujarnya pada kegiatan yang digelar dua hari (28-29 Oktober 2022) di Hotel Senyiur, Kecamatan Prigen.
