Kemenko Polkam menggelar FKS Bersama Kabupaten/Kota di Jatim. Foto: dok.JNR
Liputan Hukum Indonesia
Sebagai upaya meneguhkan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bersama kabupaten/kota, OPD Pemprov Jawa Timur, organisasi masyarakat, dan media massa se-Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Forum yang diselenggarakan Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Bakesbangpol Jatim ini mengusung tema: “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”
Acara dibuka oleh Deputi Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jawa Timur, Imam Hidayat, S.Sos. Pembukaan ditandai dengan prosesi pemukulan gong sebanyak lima kali sebagai simbol lima sila Pancasila.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menyampaikan bahwa simbolis tersebut menandai tekad bersama untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial masyarakat.
“Pancasila adalah konsensus luhur para pendiri bangsa. Namun kini, nilai-nilainya menghadapi tantangan serius seperti radikalisme, intoleransi, krisis moral, serta derasnya arus informasi digital yang berpotensi melemahkan persatuan nasional,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai Pancasila di kalangan aparatur negara. “Aparatur sipil negara harus menjadi teladan dalam mengamalkan Pancasila, menjaga netralitas dan integritas, serta meneguhkan persatuan bangsa. Kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah kunci memperkuat ketahanan ideologi bangsa,” tegasnya.
“Dengan sinergi yang kuat, nilai-nilai Pancasila akan menjadi fondasi kokoh bagi persatuan bangsa, menumbuhkan kohesi sosial, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya.
Kemenko Polkam menggelar FKS Bersama Kabupaten/Kota di Jatim. Foto: dok.JNR
Jatim Newsroom – Sebagai upaya meneguhkan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bersama kabupaten/kota, OPD Pemprov Jawa Timur, organisasi masyarakat, dan media massa se-Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Forum yang diselenggarakan Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Bakesbangpol Jatim ini mengusung tema: “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”
Acara dibuka oleh Deputi Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jawa Timur, Imam Hidayat, S.Sos. Pembukaan ditandai dengan prosesi pemukulan gong sebanyak lima kali sebagai simbol lima sila Pancasila.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menyampaikan bahwa simbolis tersebut menandai tekad bersama untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial masyarakat.
“Pancasila adalah konsensus luhur para pendiri bangsa. Namun kini, nilai-nilainya menghadapi tantangan serius seperti radikalisme, intoleransi, krisis moral, serta derasnya arus informasi digital yang berpotensi melemahkan persatuan nasional,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai Pancasila di kalangan aparatur negara. “Aparatur sipil negara harus menjadi teladan dalam mengamalkan Pancasila, menjaga netralitas dan integritas, serta meneguhkan persatuan bangsa. Kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah kunci memperkuat ketahanan ideologi bangsa,” tegasnya.
“Dengan sinergi yang kuat, nilai-nilai Pancasila akan menjadi fondasi kokoh bagi persatuan bangsa, menumbuhkan kohesi sosial, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya.
Sementara itu, Imam Hidayat menyoroti peran strategis Jawa Timur sebagai miniatur Indonesia. “Keberagaman budaya, agama, dan sosial di Jawa Timur merupakan modal sosial luar biasa sekaligus amanah untuk menjaga persatuan, toleransi, dan gotong royong. Forum ini sangat relevan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi, baik dalam pendidikan maupun penyelenggaraan negara,” tuturnya.
Forum ini juga menghadirkan empat narasumber utama dengan materi strategis. Mereka adalah Muhammad Isra Ramli selaku Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang menyoroti derasnya arus disinformasi.Sementara itu, Imam Hidayat menyoroti peran strategis Jawa Timur sebagai miniatur Indonesia. “Keberagaman budaya, agama, dan sosial di Jawa Timur merupakan modal sosial luar biasa sekaligus amanah untuk menjaga persatuan, toleransi, dan gotong royong. Forum ini sangat relevan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi, baik dalam pendidikan maupun penyelenggaraan negara,” tuturnya.
Forum ini juga menghadirkan empat narasumber utama dengan materi strategis. Mereka adalah Muhammad Isra Ramli selaku Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang menyoroti derasnya arus disinformasi.
“Musuh utama bangsa saat ini bukan lagi ideologi kiri atau kanan, tetapi arus informasi negatif di ruang digital. Pancasila harus menjadi filter dalam komunikasi publik agar tidak terjadi perpecahan,” jelasnya.
Narasumber berikutnya, adalah Toto Purbiyanto, Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP. Ia menegaskan pentingnya “rasa Pancasila” dalam setiap kebijakan. “Pendidikan Pancasila kini diwajibkan kembali melalui PP Nomor 4 Tahun 2022. Presiden juga menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus memiliki rasa Pancasila agar adil bagi semua pihak,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Bakesbangpol Jatim) menyoroti kompleksitas tantangan bangsa, Eddy Suprianto, S.Stp., M.Psdm, menyoroti kompleksitas tantangan bangsa. “Stabilitas Jawa Timur menentukan stabilitas nasional, mengingat provinsi ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Karena itu, implementasi Pancasila harus menjadi roh dari setiap kebijakan daerah,” tegasnya.
Dosen FISIP Universitas Airlangga, Dr. Drs. Suko Widodo, M.Si, membahas krisis etika dalam penyelenggaraan negara. “Etika adalah jembatan antara hukum dan kemanusiaan. Pancasila harus menjadi napas bersama agar aturan tidak kehilangan jiwa dan kebebasan tidak kehilangan arah,” ucapnya.
Ia juga menawarkan strategi implementasi Etika Pancasila melalui pendidikan karakter, reformasi birokrasi etis, kepemimpinan teladan, partisipasi publik, dan kolaborasi pentahelix.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat kementerian dan lembaga, Forkopimda Jawa Timur, akademisi, serta organisasi masyarakat. Seluruh peserta menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berlandaskan Pancasila.
Dengan semangat gotong royong, forum ini diharapkan mampu memperkuat posisi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai etika hidup nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
